Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, dalam tiga tahun pemerintahan, tim ekonomi Jokowi justru tidak menunjukkan kinerja yang baik. Terbukti, di tengah upaya menggenjot proyek infrastruktur, kucuran dana bantuan sosial, dana desa dan lain-lain, per Agustus 2017 angka pengangguran justru makin bertambah.
"Kalau soal reshuffle tim ekonomi dari dulu kita sudah teriak. Itu bagaimana caranya pengangguran nambah 10 ribu orang," katanya dalam diskusi bertajuk 'Peluang Reshuffle di Ujung Pemerintahan' di Tebet, Jakarta, Kamis (23/11).
Menurut Bhima, selama ini, ginie ratio alias rasio ketimpangan ekonomi dalam negeri hanya turun 0,001 persen menjadi 0,39 persen. Untuk waktu selama tiga tahun pemerintahan, penurunan itu merupakan yang tidak signifikan.
"Kita bicara soal angka kemiskinan. Angka kemiskinan menurun maksudnya menurun ke anak dan cucu," ketusnya.
Lanjut Bhima, dalam tiga tahun pemerintahan, indikator kesejahteraan apapun itu tidak menunjukkan bahwa tim ekonomi Jokowi sudah melakukan perbaikan yang cukup nyata.
"Padahal kita sudah rela, masyarakat sudah rela yang namanya subsidi BBM premium itu terutama dalam tiga tahun terakhir berkurang cukup signifikan, dipotong 77 persen," ujarnya.
Diakui Bhima bahwa pengurangan subsidi memang bertujuan baik yakni untuk menggenjot pembiayaan proyek infrastruktur. Namun sayang, proyek infrastruktur justru dikuasai oleh kontraktor skala besar.
"Bisa dibayangkan pemerintah berutang dan utangnya sekarang sudah Rp 3.800-an triliun, sebentar lagi akan menjadi Rp 4.000 triliun. Sudah utang, utangnya untuk infrastruktur tetapi kalau dikuasai oleh pemain skala besar maka penyerapan tenaga kerjanya hampir tidak dirasakan sama sekali. Jadi, dari segi kesejahteraan, dari indikator ekonomi ada yang salah dari konsep tim ekonomi Pak Jokowi," bebernya. [rml]
0 komentar: