“Jika penggunaan logo tersebut atau simbol simbol Islam yang lainnya bermaksud untuk membangun opini bahwa Muslim identik dengan teroris, maka saya berpendapat sama saja menistakan agama Islam dan diduga telah melanggar 156A KUHP,” ujar Ketua Eksekutif Nasional Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) Chandra Purna Irawan dalam rilisnya, Ahad (19/11) di Makassar.
Menurutnya, simulasi yang diskenariokan terjadi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Jumat (17/11) tersebut salah besar menyakiti kaum Muslimin. Seolah-olah menggambarkan bahwa teroris selalu diidentikkan dengan Muslim atau aktivis dakwah. “Kenapa tidak menggunakan lambang OPM yang jelas ingin memisahkan dari Indonesia?!” tanyanya.
Chandra menyatakan unsur “dengan sengaja” dalam simulasi tersebut dapat dibuktikan dengan teori sengaja kemungkinan. Meskipun sengaja dengan maksud maupun tujuan, dapat ditepis pihak yang bersangkutan dengan berdalih tidak ada niat dan maksud untuk memfitnah umat Islam dan memecah belah kelompok individu dan masyarakat. Tetapi secara kemungkinan, pihak kepolisian patut melihat kuat adanya kemungkinan ketersinggungan umat Islam dan potensi pecah belah masyarakat dari penggunaan logo tersebut.
Ia juga menegaskan, unsur “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” adalah unsur objektif bukan subjektif. Unsur ini dikembalikan kepada dua hal.
“Pertama, keterangan saksi fakta dari masyarakat yang merasa tersinggung dan tidak terima dengan penggunaan logo tersebut. Kedua, keterangan dari saksi ahli yang menjelaskan bahwa penggunaan logo tersebut memang tidak layak untuk digunakan dalam simulasi tersebut. Mengenai adanya ketersinggungan umat Islam, ini merupakan fakta yang sangat jelas dan tidak dapat dipungkiri,” pungkasnya. [mdu]
0 komentar: