Anton menyampaikan kekhawatiran masyarakat tersebut berbeda dengan tugas utama BSSN. Badan ini memiliki tugas untuk menjamin keamanan siber nasional dari ancaman seperti peretasan.
“Kita memastikan masyarakat, sektor privat, sektor industri daoat melakukan transaksi elektronik dengan aman,” tutur Anton di kantor BSSN di Jakarta Selatan, Jumat (5/1).
Berdasarkan Perpres No. 53 tahun 2017 tentang BSSN pasal 2 dan 3, tugas utama BSSN yakni melaksanakan keamanan siber dengan memanfaatkan, mengembangkan, konsolidasi semua unsur terkait keamanan siber.
Senada, Kepala BSSN Djoko Setiadi juga menegaskan pihaknya tak akan mencampuri isu privasi masyarakat. Menurutnya, saat ini BSSN sedang melakukan persiapan pengamanan siber di sektor lembaga pemerintahan.
Namun, menurut Djoko, BSSN juga akan melakukan proteksi bagi wilayah siber pribadi masyarakat tanpa menabrak aturan yang ada. Hal ini merupakan titipan pekerjaan rumah dari Presiden Jokowi untuk BSSN.
“Juga bisa melakukan perlindungan terhadap warga negara. Tentunya dengan peraturan dan batasan yang berlaku,” ujar Djoko di kesempatan yang sama.
Djoko menyebut saat ini ia sedang dalam tahap melakukan kesiapan internal BSSN mulai dari melakukan kajian untuk posisi lima deputi yang bakal mendampinginya bekerja.
Disamping membahas anggaran bersama DPR pada 16 Januari 2018. Djoko menyebut BSSN akan menerima anggaran sebesar Rp2 triliun di tahun ini.
Dana tersebut antara lain akan digunakan untuk operasional seperti pengadaan alat dan penambahan sumber daya manusia. Djoko menargetkan BSSN bisa bekerka pada pertengahan bulan ini dan efektif bekerja pada akhir 2018.
“Akhir tahun ini (efektif), jadi 2019 sudah benar-benar secure. Setahun ini sedang kita siapkan,” ucapnya.[itj]
0 komentar: